• EnglishFrenchGermanIndonesianItalianPortugueseRussianSpanish

Klikbabel.com


Penyertaan Modal Desa ke BUMDes Harus Ada Perjanjian

Sabtu, 12 Agustus 2017 | 12:15 WIB
Suasana rakor APB Desa semester I di gedung Serba Guna Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Basel.(Foto : Wiwin/Klikbabel.com)
Loading...

Penyertaan Modal Desa ke BUMDes Harus Ada Perjanjian

Klikbabel.com,Toboali - Mulai terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh desa di kabupaten Bangka Selatan (Basel), membuat sebagian desa mulai melakukan penyertaan modal ke BUMDes mengingat BUMDes yang dibentuk belum memiliki usaha yang jelas sesuai dengan aturan pendirian badan usaha.

Oleh karena itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Basel Pramono Mulyo, SH, M.Hum, dalam arahannya pada acara rakor APB Desa semester I di gedung Serba Guna Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Basel, Sabtu (12/8/2017) yang diselenggarakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DSPPPAPMPD) Basel mengarahkan agar penyertaan modal melalui dana desa harus ada perjanjian kerjasama terlebih dahulu.

"Jangan asal menyertakan modal ke BUMDes. Bidang usahanya harus jelas, bagaimana untung ruginya dan bagaimana sistem permodalan, pengelolaan, pembukuan dan pembagian hasilnya. Jadi semuanya harus jelas. Oleh karena itu harus ada perjanjian penyertaan modalnya dulu. Kalau belum jangan dilakukan penyertaan modal agar tidak menimbulkan permasalah hukum di kemudian hari," paparnya.

Sabtu (12/8/2017) yang diselenggarakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (PMPD), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DSPPPAPMPD) Basel mengarahkan agar penyertaan modal melalui dana desa harus ada perjanjian kerjasama terlebih dahulu.

"Jangan asal menyertakan modal ke BUMDes. Bidang usahanya harus jelas, bagaimana untung ruginya dan bagaimana sistem permodalan, pengelolaan, pembukuan dan pembagian hasilnya. Jadi semuanya harus jelas. Oleh karena itu harus ada perjanjian penyertaan modalnya dulu. Kalau belum jangan dilakukan penyertaan modal agar tidak menimbulkan permasalah hukum di kemudian hari," paparnya.

Loading...


Penulis  : Wiwin
Editor    : Rangga
Sumber : klikbabel.com